Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas I A

Jl.Adi Sucipto No. 26 Banyuwangi Telp/Fax : (0333) 424800, Delegasi : perdatapnbyw@gmail.com

PENANDATANGAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) POSBAKUM PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI KELAS IA TAHUN 2018

PENANDATANGAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) POSBAKUM PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI KELAS IA TAHUN 2018

Bahwa hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dijamin oleh negara, tanpa terkecuali bagi masyarakat miskin yang tidak mampu.

Sebagai pengejawantahan untuk memenuhi hak-hak konstitusional bagi masyarakat miskin yang tidak mampu tersebut, pada Tanggal 2 Januari 2018 yang bertempat di gedung Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas IA, telah ditandatangani Memorandum Of Understanding (MOU) antara Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas IA dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Banyuwangi (YKBH).

Adapun jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh Posbakum Pengadilan Negeri Banyuwangi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kep. Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 adalah sebagai berikut :
1. Pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum;
2. Bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan seperti surat gugatan, surat permohonan dll;
3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum (OBH) (UU No. 16 Tahun 2011)
Untuk tempat pelayanan bagi masyarakat miskin, Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menyediakan ruangan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang masih merupakan bagian dari gedung Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Kerjasama dan penandatangan MOU antara Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Banyuwangi (YKBH) sebenarnya bukan kali pertama dilakukan, karena pada tahun anggaran 2017 kerjasama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin sebenarnya sudah pernah dilakukan. Pengadilan Negeri Banyuwangi menganggap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Banyuwangi (YKBH) telah melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin, maka kerjasama ini pun dilanjutkan untuk tahun 2018.


Kedepannya Ketua Pengadilan berharap kerjasama ini akan lebih memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat miskin pencari keadilan dan yang paling utama pelayanan ini sifatnya cuma-cuma, tidak dipungut biaya dan sifatnya non komersil, tegas Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas I A, yang disampaikan beberapa saat setelah penandatangan MOU tersebut dilaksanakan.