Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas I A

Jl.Adi Sucipto No. 26 Banyuwangi Telp/Fax : (0333) 424800, Delegasi : perdatapnbyw@gmail.com

Pengadilan Negeri Banyuwangi Terima Audiensi DPC Peradi Banyuwangi

Pengadilan Negeri Banyuwangi Terima Audiensi DPC Peradi Banyuwangi

Banyuwangi / Senin, 4 Februari 2019 pukul 08.00WIB

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi Kelas IA Purnomo Amin Tjahjo, S.H., M.H. didampingi Para Hakim, Panitera dan Sekretaris menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Banyuwangi periode 2018-2023 bertempat di Ruang Tamu Terbuka PN Banyuwangi Kelas IA Jl. Adi Sucipto No. 26, Kel. Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi.

Dalam sambutannya, Ketua PN Banyuwangi Kelas IA menyampaikan apresiasi positif atas kehadiran seluruh anggota DPC Peradi pada audiensi dan diskusi yang diselenggarakan pada hari itu. Kemudian Ketua PN Banyuwangi Kelas IA mempersilahkan para advokat untuk memberi saran ataupun kritik terhadap PN Banyuwangi dalam wujud untuk  membangun penegakkan hukum dan meningkatkan pelayanan hukum di wilayah hukum Banyuwangi. Beliau menambahkan, PN Banyuwangi berupaya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, untuk itu seluruh stakeholder diharapkan juga turut andil dalam proses tersebut.

Audiensi diawali dengan perkenalan kepengurusan DPC Peradi Banyuwangi Periode 2018-2023 yaitu Misnadi sebagai Ketua, Moch. Djazuli, Mawardi masing-masing sebagai Wakil Ketua 1 dan 2, Eko Sutrisno sebagai Sekretaris, Wiwiek Setyowati sebagai Bendahara serta beberapa anggota DPC Peradi Banyuwangi.

“Saat ini ada 118 advokat yang tergabung dalam DPC Peradi Banyuwangi. Ini merupakan audiensi pertama yang dilakukan DPC Peradi dengan Pengadilan Negeri. Kami mengucapkan terima kasih karena telah diterima dengan baik oleh Bapak. Meskipun tugas kita berbeda dalam menjalankan profesi, apabila ada benturan tidak perlu dibawa-bawa sampai keluar persidangan dan harus mengedepankan mengedepankan kode etik,” kata Ketua DPC Peradi, Misnadi.

Lanjutnya, audiensi dimaksudkan untuk membahas surat edaran Peradi terkait organisasi advokat yang diperbolehkan untuk beracara di persidangan. Kemudian menyangkut kode etik advokat, diharapkan apabila ada advokat yang etikanya tidak baik, agar Hakim jangan sungkan untuk menyampaikan kepada organisasi DPC Peradi sebab ini berkaitan dengan kode etik mengingat Peradi memiliki Dewan Kehormatan yang bertugas untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun saran yang disampaikan oleh DPC Peradi terhadap PN Banyuwangi Kelas IA yaitu ketegasan terhadap jadwal sidang yang tepat waktu, peningkatan pelayanan di kepaniteraan, larangan beracara terhadap advokat diluar organisasi advokat serta diselenggarakannya sosialisasi e-Court kepada advokat.

Menanggapi saran tersebut, Ketua PN Banyuwangi Kelas IA mengatakan bahwa solusi terhadap saran ini adalah dengan dibuatnya statement (pernyataan) bersama yang kemudian menjadi komitmen untuk dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.

“Terkait Surat Edaran dari Peradin terkait masalah logo organisasi, apabila ditemukan adanya Penasihat Hukum yang tidak patut beracara di pengadilan, silahkan ajukan eksepsi menyangkut legal standing yang bersangkutan. Pengadilan tidak mempersalahkan berbagai organisasi profesi advokat yang beracara di pengadilan, sepanjang advokat tersebut memiliki sumpah advokat. Masalah legal standing advokat yang beracara di persidangan, dikembalikan kepada Hakim yang menangani perkara karena sudah menyangkut masalah teknis,” jelas Ketua PN Banyuwangi Purnomo Amin Tjahjo.

Pria kelahiran Bangkalan itu juga menghimbau kepada para advokat apabila ada kepentingan dengan aparatur di pengadilan, agar bertemu di ruang tamu terbuka yang telah disediakan PN Banyuwangi. Untuk jadwal sidang, diharapkan kerja sama para pihak untuk mematuhi court calender yang telah disepakati, apabila ada perubahan jadwal sidang maka diperbaiki dan disepakati kembali di kemudian hari.

Terhadap penerapan e-Court, ia menjelaskan untuk menjalankan e-Court harus ada penyesuaian panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 terkait panjar perkara, dimana Pasal 14 menyebutkan bahwa peraturan berlaku sejak Maret 2019. “Jadi untuk pemanggilan yang sebelumnya Rp70rb menjadi Rp 10rb,” jelasnya.

Hakim PN Banyuwangi Saptono, S.H, M.H. menambahkan bahwa terkait masalah jadwal sidang, pihak PN Banyuwangi Kelas IA telah memiliki sistem court calender yang menjadi rencana persidangan yang akan dilaksanakan. Sehingga pada sidang pertama para pihak bersepakat untuk mematuhi jadwal sidang yang telah dibuat.

Setelah menjawab saran dari DPC Peradi Banyuwangi dalam audiensi yang dilaksanakan, acara ditutup pada pukul 10.00WIB oleh Ketua PN Banyuwangi. “Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat untuk semua pihak,” tutup Ketua PN Banyuwangi, Purnomo Amin Tjahjo. (qw)