Biaya Perkara Perdata

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI

Nomor: 01/Pen.KPN/PDT/III/2015/PN.BWI

DAFTAR PEMBAGIAN RADIUS DAN ONGKOS PERJALANAN JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI UNTUK SETIAP DESA / KELURAHAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI

PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI

TENTANG PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA

PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI

TAHUN 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI

Membaca : a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 01 / Pen.KPN / 2012 / PN.BWI,

tertanggal 20 Maret 2012 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Banyuwangi ;

b. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009, tentang biaya

proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

berada dibawahnya ;

c.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang jenis

dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya ;

d. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Tertanggal 16 Desember 2008, No. W14.U/5498/HK.02

/XII/2008 tentang kesepakatan keseragaman panjar biaya perkara ;

e. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : W14.U/4817/HK/02/X/2009 tanggal 30

Oktober 2009 tentang biaya banding perkara perdata ;

f.  Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 Mei 2011 No. W14.U/2770/HK.02/V/2011 tentang

petunjuk pemungutan dan pembukuan biaya perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding ;

Menimbang : a. Bahwa telah terdapat perubahan Panjar Biaya Perkara, baik pada peradilan tingkat Banding, Kasasi,

maupun Peninjauan Kembali, serta perubahan hak-hak Kepaniteraan sesuai Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku ;

b.  Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 01/Pen.KPN/2012/PN.BWI

tertanggal 29 Maret 2012 perlu disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku, oleh karenanyadicabut

dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;

c.  Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu diadakan

perubahan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 01/Pen.KPN/2012/PN.BWI

tertanggal 29 Maret 2012 serta menerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yang baru ;

Mengingat :   a. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat

Undang-Undang Dasar 1945 ;

b. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang

Nomor : 3 tahun 2009 ;

c.  Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor : 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4379 ) Jo. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

Memperhatikan : Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2009

Tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;

MENETAPKAN

PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal .

                       29 Maret 2012 Nomor : 01/Pen.KPN/2012/PN.BWI ;

KEDUA     :  Menentukan Panjar Biaya Perkara Perdata Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagaimana dalam daftar

                       lampiran Penetapan ini ;

KETIGA     : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat

                       kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya ;

                                                                                                                                  Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada tanggal : 9 Maret 2015

KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI

TTD

B A K R I, SH., M.Hum

Nip : 19610508 198103 1 003