front

TRANSPARANSI

Pengumuman

  • Pengadaan Jasa Konsultasi Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Banyuwangi Tahun 2021. Selengkapnya Klik Disini
  • Pemenang Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas I A Tahun Anggaran 2021. Selengkapnya klik disini
  • Pengumuman MA RI

    • Sosialisasi Manajemen Kepegawaian Dasar Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (cpns) Tahun 2021

      jakarta " Humas : Sehubungan Dengan Telah Dimulainya Pelaksanaan Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil (cpns) Formasi 2019 Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Dengan Ini Biro Kepegawaian Akan Mengadakan Sosialisai Manajemen Kepegawaian Dasar Secara Daring. untuk Lebih Jelasnya, Berikut Surat Kepala Biro Kepegawaianunduh Sosialisasi_manajemen_kepegawaian_dasar_bagi_cpns_formasi_2019.pdfby zenorss ...
    • Seleksi Terbuka Pengisian Staf Khusus Pimpinan Mahkamah Agung Ri Tahun 2021

      jakarta " Humas : Dalam Rangka Pengisian Staf Khusus Pimpinan Mahkamah Agung Ri Tahun 2021 Yang Mempunyai Tugas Menyelenggarakan Pemberian Dukungan Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Dalam Melaksanakan Tugas-tugas Non Yudisial Sesuai Dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47 / Kma / Sk / Ii / 2021 Tanggal 19 Febuari 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Kedudukan, Tugas, Dan ...
    • Himbauan Untuk Ikut Serta Dalam Lomba Video Blog (vlog) Dan Lkti Hut Ikahi Ke 68

      jakarta-humas : Dalam Rangka Peringatan Hut Ikahi Ke-68 Dengan Tema Solidaritas Ikahi Dalam Mengawal Modernisasi Peradilan Di Era Pandemic Covid 19 Menuju Peradilan Yang Agung Pengurus Pusat Ikahi Akan Menyelenggarakan Serangkaian Kegiatan, Antara Lain Lomba Video Blog (vlog) Dan Karya Tulis Ilmiah (lkti) . sehubungan Dengan Hal Tersebut Dihimbau Kepada Pengurus Daerah Dan Pengurus Cabang Ikahi Untuk Ikut Serta Dalam ...
    • Biaya Mutasi Pejabat Struktural Kesekretariatan Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2021

      jakarta-humas: Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor; 636/sek/kp.04/2/2021 Tanggal 24 Pebruari 2021 Perihal Biaya Mutasi Pejabat Struktural Kesekretariatan Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2021. yang Ditujukan Kepada Yth: 1. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding; 2. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Di Tempat. untuk Lebih Jelas, Berikut Surat Dan Lampirannya:unduh Surat Edaran Biaya Mutasi.pdfunduh Daftar Lampiran Nama Biaya Mutasi.pdfunduh ...
    • Satker Yang Belum Melakukan Pelaporan Triwulan Iv Ta 2020 Pada Aplikasi E-monev Ver. 3 Berdasarkan Pp 39/2006

      jakarta-humas: Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor; 600/sek/ot.01.2/2/2021 Tanggal 19 Pebruari 2021 Perihal Satker Yang Belum Melakukan Pelaporan Triwulan Iv Ta 2020 Pada Aplikasi E-monev Ver. 3 Berdasarkan Pp 39/2006 yang Ditujukan Kepada Yth: 1. Sekretaris Pengadilan Militer Utama. 2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding; 3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama, Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Di Seluruh Indonesia. ...
    • Pemenuhan Permintaan Dokumen Pemeriksaan

      jakarta " Humas : Sehubungan Dengan Surat Ketua Tim Pemeriksa Bpk Nomor 04/lk-ma/02/2021 Tanggal 17 Febuari 2021 Hal Pemenuhan Pemeriksaan Dokumen ( Terlampir) Yang Merupakan Tindak Lanjut Surat Sebelumnya Nomor 02/lk-ma/02/2021 Tanggal 3 Febuari 2021, Bahwa Terdapat Satuan Kerja Yang Belum Mengisi Data Dan Informasi Pada https://bit.ly/riklk-ma2020 untuk Lebih Jelasnya, Berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung : unduh Pemenuhan_dokumen_pemeriksaan_bpk.pdfby zenorss ...

Berita PN

STANDAR LAYANAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.