MENPAN RB Kunjungi PN Banyuwangi

Banyuwangi – Humas: Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan instansi strategis pemerintah, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, DR. H. Asman Abnur, SE., M.Si. melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi dan Situbondo, Senin (6/8/2018). PN Banyuwangi dan PN Situbondo merupakan lembaga yang juga dikunjungi oleh Menpan dan rombongan.

Di pengadilan Pengadilan Negeri Banyuwangi, Asman meninjau beberapa fasilitas pengadilan seperti ruang sidang, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), ruang tahanan, dan ruang panitera muda. Ia juga menyempatkan berdialog dengan beberapa pegawai di kedua pengadilan, termasuk dengan tenaga honorer.

Turut serta dalam kunjungan ke kedua pengadilan negeri tersebut Sekretaris Mahkamah Agung, Wakil Ketua Jaksa Agung, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Ham, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran serta Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Soroti Fasilitas dan Sumber Daya Manusia

Setelah melihat sarana dan prasarana pelayanan publik di PN Banyuwangi, Asman menyatakan perlunya memperbaharui fasilitas pelayanan dan gedung Pengadilan Negeri tersebut. Pasalnya, kondisi bangunan lama sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan untuk sebuah pengadilan modern.

Untuk itu, Asman mendorong agar ke depan dipikirkan untuk membangun gedung dengan tata ruang dan sarana yang lebih modern. “Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan timbul suatu model pengadilan dengan sarana dan prasarana yang mendukung sistem tata hukum yang modern”, ujar Asman ketika berada di PN Banyuwangi.

Terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia, di PN Banyuwangi Asman diberitahu bahwa Pengadilan Banyuwangi kekurangan karyawan, sehingga akselerasi pelayanan terhadap publik masih perlu untuk ditingkatkan.

“Akibat kekurangan sumber daya manusia ini, bahkan ada satuan kerja pengadilan yang hanya diisi oleh pejabat struktural tanpa dukungan staf sama sekali”, ujar Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo melaporkan.

M

enanggapi hal tersebut, Asman berjanji untuk menambah pegawai di Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya dengan merekrut pegawai baru tahun ini. “Usulan untuk penambahan ini sudah ada di meja saya dan insya Allah tahun ini (kita) akan merekrut PNS termasuk juga untuk pegawai di lingkungan Mahkamah Agung”, ujar Asman menjanjikan.

Mendorong Sinergitas Pelayanan

Kecuali menyoroti soal fasilitas gedung dan keterbatasan sumber daya manusia, Asman juga mendorong Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk bersinergi dengan instansi lain dalam mengembangkan pelayanan publik.

Sebelum singgah di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Asman singgah terlebih dahulu di Mall Pelayanan Publik (MPP), dan melihat kinerja reformasi birokrasi yang tengah dikelola oleh Pemerintah Daerah Banyuwangi tersebut. Kemudian Asman pada saat berada di Kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi mengajak Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengintegrasikan layanannya di Mall Pelayanan Publik yang dikembangkan oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.

Pada saat Menpan RB mendatangi mal pelayanan publik (MPP) dan Pengadilan Negeri (PN). Beliau sangat mengapresiasi banyaknya perubahan positif dalam bidang pelayanan publik.

Disambut Positif

Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pujdoharsoyo yang turut mendampingi sekaligus menjadi tuan rumah dalam kunjungan ke PN Banyuwangi dan PN Situbondo mengapresiasi ajakan untuk membangun sinergitas tersebut.

“Sangat mungkin untuk membuka layanan pengadilan di Mall Pelayanan Publik untuk layanan-layanan pengadilan yang terkoneksi dengan layanan administrasi di instansi yang lain”, ujar Pudjoharsoyo mengamini.

Dan pada kesempatan itulah Sekretaris Mahakamah Agung Republik Indonesia bapak Achmad Setyo Pujdoharsoyo, menyatakan terkesan dengan pola-pola pelayanan publik yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi yang didukung dengan mekanisme pelayanan berbasis teknologi seperti yang gencar dikembangkan oleh Mahkamah Agung sebagai salah produk unggulannya untuk mempercepat pelayanan publik serta mewujudkan reformasi birokrasi yang terpadu dan terintegrasi.