Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas I A

Jl.Adi Sucipto No. 26 Banyuwangi Telp/Fax : (0333) 424800, Delegasi : perdatapnbyw@gmail.com

Sosialisasi Pedoman Barang dan Jasa dari Mitra Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya melalui zoom meeting

Sosialisasi Pedoman Barang dan Jasa dari Mitra Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya melalui zoom meeting

Pada hari Kamis, 15 September 2022 Sekretaris Pengadilan Negeri Banyuwangi Ibu Linda Kusumawati, SH. didampingi oleh Pengelola BMN Astuti Putri, A.Md dan Rut Yuliana,A.Md.Ak. bertempat di Ruang Sekretaris Pengadilan Negeri Banyuwangi telah dilaksanakan Sosialisasi Pedoman Barang dan Jasa dari Mitra Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya melalui zoom meeting.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi memberikan pengarahan dan sambutan pembukaan. Kemudian pemberi materi pada kegiatan ini yaitu Kepala Bagian Ortala Biro Perencanaan dan Organisasi yang memberikan penjelasan umum tentang pengelolaan barang/jasa, Kepala Bagian Reprog Biro Perencanaan dan Organisasi yang memberikan penjelasan umum tentang mekanisme hibah pengelolaan barang/jasa dan Kepala Bagian IKN Biro Perlengkapan yang memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaporan dan penatausahaan BMN hasil barang/jasa.

Berdasarkan Keputusan SEKMA Nomor 920/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Barang /Jasa dari mitra kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
Pengelolaan Penerimaan Barang/Jasa adalah rangkaian proses baik berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan serta monitoring dan evaluasi dalam rangka serah terima barang/jasa.
Mekanisme Pengajuan Penerimaan Barang/Jasa yaitu:
a) Satuan kerja mengajukan usulan kebetuhan penerimaan barang/jasa dari Mitra Kerja kepada Sekretaris Mahkamah Agung secara berjenjang, untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan seluruh dokumen pendukung serta harus digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara langsung.
b) Sekretaris Mahkamah Agung atas rekomendasi tim kerja Pengelolaan Penerimaan Barang/Jasa dari Mitra Kerja menyetujui atau tidak menyetujui, Sebagian atau keseluruhan usulan dari satuan kerja.
c) Sekretaris Mahkamh Agung dapat memberikan persetujuan penerimaan barang dan/atau jasa dari Mitra Kerja kepada satuan kerja lain disesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
d) Setelah persetujuan diberikan, satuan kerja hanya menerima barang/jasa dalam bentuk hibah yang diserahkan oleh Mitra Kerja, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.