Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas I A

Jl.Adi Sucipto No. 26 Banyuwangi Telp/Fax : (0333) 424800, Delegasi : perdatapnbyw@gmail.com

Pembinaan Teknis dan Administrasi Peradilan Bagi Pimpinan, Hakim dan Aparatur Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Pada 4 ( empat ) lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Pimpinan Mahkamah Agung secara online

Pembinaan Teknis dan Administrasi Peradilan Bagi Pimpinan, Hakim dan Aparatur Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Pada 4 ( empat ) lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Pimpinan Mahkamah Agung secara online

Bertempat di Ruang Teleconference Pengadilan Negeri Banyuwangi, Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi didampingi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, Para Hakim, Panitera dan Sekretaris mengikuti Pembinaan Teknis dan Administrasi Peradilan Bagi Pimpinan, Hakim dan Aparatur Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Pada 4 ( empat ) lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Pimpinan Mahkamah Agung secara online pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023.
Dalam kesempatan tersebut Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan sejumlah regulasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung guna membawa institusi Mahkamah Agung menjadi Lembaga Yudikatif yang modern, diantaranya :
1. Regulasi terbaru mengenai system peradilan elektronik, khususnya mengenai regulasi pada Perma No. 6, 7 dan 8 Tahun 2022z Terdapat beberapa pembaruan dalam Perma No. 7 Tahun 2022, sebagai upaya optimalisasi MA menerbitkan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik dan melakukan pengembangan terhadap aplikasi SIPP dari versi 5.2.0 menjadi versi 5.3.0 dan aplikasi e Court dari versi 4.0 menjadi versi 5.0
2. Regulasi pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat. Mahkamah agung telah melakukan penandatanganan perjanjian Kerjasama dengan PT Pos Indonesia terkait dengan pelaksanaan pemanggilan menggunakan surat tercatat
3. Regulasi tentang pembacaan amar putusan perkara Kasasi dan Peninjaun Kembali secara online/live streaming.
4. Hal – hal lain menghadapi tahun politik 2024 dengan mengingatkan para hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia agar tidak ikut mendukung salah satu calon peserta pemilu baik secara langsung maupun tidak langsungm karena Lembaga kita menjadi tumpuan terakhir pada saat terjadi sengketa atau pelanggaran yang berkaitan dengan peaksanaan pemilu. Harus tetap netral dan tidal memihak agar tidak menjadi konflik kepentingan pada saat kita harus mengadili sengketa atau pelanggaran yang diajukan kepada Lembaga peradilan.