Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas I A

Jl.Adi Sucipto No. 26 Banyuwangi Telp/Fax : (0333) 424800, Delegasi : perdatapnbyw@gmail.com

Penuhi Akuntabilitas Kinerja: Pengadilan Negeri Banyuwangi Gelar Kendaraan Dinas

Penuhi Akuntabilitas Kinerja: Pengadilan Negeri Banyuwangi Gelar Kendaraan Dinas

Pada hari Kamis, 11 Januari 2024, suasana halaman belakang kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi begitu ramai dengan kegiatan gelar kendaraan dinas yang dihelat oleh Bapak M. Pandji Santoso, Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi. Acara ini menjadi tonggak penting dalam menjalankan kewajiban administratif dan upaya mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam gelar kendaraan ini, pemeriksaan fisik kendaraan menjadi fokus utama. Tim yang terdiri dari sekretaris, kasubbag umum dan keuangan dan pengelola BMN berusaha memastikan setiap kendaraan dinas, baik motor maupun mobil, berada dalam kondisi optimal. Pemeriksaan melibatkan aspek-aspek teknis, seperti mesin, kondisi kendaraan, spion, sein, aki, sistem kelistrikan, serta kebersihan dan keamanan kendaraan.

Selain itu, pengecekan kelayakan surat-surat kendaraan juga dilakukan dengan seksama. Setiap dokumen, mulai dari STNK, BPKB, hingga dokumen administratif lainnya, diperiksa untuk memastikan kelengkapan dan keteraturan administratif. Hal ini tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga langkah krusial dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pengadilan.

Kegiatan ini tidak hanya sekadar rutinitas teknis, namun juga menjadi bagian dari komitmen pengadilan dalam menciptakan tatanan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi. Bapak M. Pandji Santoso, menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap aturan sebagai dasar utama pelayanan publik yang berkualitas.

Melalui gelar kendaraan dinas ini, Pengadilan Negeri Banyuwangi memberikan contoh nyata dalam menjalankan tata kelola yang baik, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Inisiatif ini sejalan dengan upaya bersama menuju zona integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut. (Wildana)